SPJD PGRI-Part 2

Pokok bahasan SPJD PGRI

Undang-Undang No 2 Tahun 1989

Pasal 31

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk :

1.      Membina loyalitas pribadi dan peserta, didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

2.      Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa  

3.      Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian  

4.      Meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa

Kode Etik Guru Indonesia

Merupakan etika jabatan guru yang menjadi landasan moral dan pedoman tingkah laku profesi yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap guru indonesia.

Isi kode etik guru indonesia antara lain:

1.      Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila

2.      Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional

3.      Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.

4.      Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar mengajar.

5.      Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

6.      Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesi

7.      Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan social

8.      Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan pengabdian

9.      Guru melaksanakan segala ketentuan Undang undang dalam bidang kependidikan.

Kesimpulan mukadimah AD/ART PGRI

PGRI sebagai organisasi perjuangan mengemban amanat dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, menjamin, menjaga, dan mempertahankan  keutuhan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan membudayakan nilai-nilai luhur Pancasila.

Guru sebagai salah satu pilar pelaksana pembangunan pendidikan dituntut  memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi agar mampu melaksanakan darma baktinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. PGRI bertujuan dan berupaya membina, mempertahankan, dan meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kemampuan profesionalnya dan kesejahteraan guru beserta keluarganya.

PGRI bertujuan :

1.      Mewujudkan cita-cita Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

2.      Berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya

3.      Berperan serta mmengembangkan system dan pelaksanaan pendidikan nasional

4.      Mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya

5.      Menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan organisasi.

JATI DIRI PGRI

PGRI adalah organisasi perjuangan, profesi, dan tenagakerjaan, berskala nasional yang bersifat :

1.      Unitaristik, tanpa mmemandang perbedaan ijzah, tempat bekerja, kedudukan,suku, jenis kelamin, agama, dan asal usul

2.      independent, yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai fiha

3.      non partai politik, bukan partai politik, tidak terkait dan atau mengikat diri pada kekuatan organisasi/partai politik manapun.

VISI DAN MISI

Visi PGRI

" Terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra, dan diakui perannya oleh masyarakat". PGRI didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan program utamadi bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru.

Misi PGRI 

a.       Mewujudkan Cita-cita Proklamasi

PGRI bersama komponen bangsa yang lain berjuang, yaitu berusaha secara konsisten mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945.

b.      Mensukseskan Pembangunan Nasional

PGRI bersamakomponen bangsa malaksnakan pembangunan bangsa khususnya di bidang pendidikan

c.       Memajukan Pendidikan Nasional

PGRI selalu berusaha untuk terlaksananya system penddikan nasional, berusaha selalu memberikan masukan-masukan tentang pembangunan pendidikan kepada Departemen Pendidikan Nasional

d.      Meningkatkan Profesionalitas Guru

PGRI berusaha dengan sungguh-sungguh agar guru menjadi profesional sehingga pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat direalisasikan

e.       Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Agar guru dapat profesional maka guru harus mendapatkan imbal jasa yang baik, ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sehingga ada rasa aman, Ada pembinaan karir yang jelas. Guru harus sejahtera, Porfesional, dan terlindungi.

Dasar Hukum Serikat Pekerja

1.      Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 104 ayat 1

2.      Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Pasal 5 ayat 1

3.      UU no 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / serikat buruh beserta penjelasannya

Tujuan serikat pekerja ialah terbinanya pekerja menjadi pekerja yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, profesional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar yang tinggi, terlindung hak-hak kepentingannya secara adil, terpenuhi kesejahteraannya serta tumbuhnya rasa persaudaraan yang tinggi diantara pekerja.

Daftar nama serikat pekerja

1.      Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI)

2.      Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (SPSI Reformasi)

3.       Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)

4.      Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI)

5.      Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi)

6.      Persaudaraan Pekerja Muslimin Indonesia (PPMI)

7.      Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo)

8.      Federasi Organisasi Pekerja Keuangan dan Perbankan Indonesia (FOKUBA)

9.      Kesatuan Buruh Merhaen (KBM)

10.  Kesatuan Pekerja Nasional Indonesia (KPNI) 

Serikat Pekerja dan PGRI Selayang Pandang

 PENDAHULUAN

Pengertian serikat pekerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 adalah organisasi yang dibentuk dari dan untuk pekerja yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan dan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya supaya harmonis dalam kehidupannya. Namun  ada anggapan bahwa profesi guru dan dosen merupakan panggilan jiwa dan semua itu adalah pengabdian sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Tetapi pada zaman sekarang bahwa menjadi seorang guru atau dosen adalah seorang pekerja. Jadi organisasinya harus menyesuaikan diri dengan organisasi pekerja menjadi trade unions (teachers union).

 Konggres ke-XIII tahun 1973 telah memutuskan bahwa PGRI hanya merupakan suatu organisasi profesi yang lengkap dengan kode etik yang dicetuskan pada konggres PGRI tersebut dan harus dijalankan. Pada waktu itu Ketua Umum PGRI (Alm. M.E Subiadinata). Walaupun PGRI organisasi profesi namun Pengurus Besar PGRI bekerja sama dengan WCOTP  dan IFFTU menyelenggarakan latihan kepemimpinan (Leadership Training). Pada tahun 1990 sudah terdaftar di Depnaker sebagai organisasi serikat pekerja dengan SK Menaker No. 197/Men/1990, tanggal 5 April 1990.

Pada konggres PGRI XVIII telah diputuskan bahwa salah satu jati diri PGRI adalah organisasi “Ketenagakerjaan”.Titik berat perjuangan serikat pekerja adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota bersama keluarganya.

Oleh karena itu demonstrasi yang dilancakan oleh para anggota PGRI pada tahun 2000 di Jakarta dalam rangka menuntut peningkatan tunjangan dan gaji guru, mendapat sambutan yang menggembirakan dan guru-guru diseluruh pelosok tanah air.

Masalah serikat pekerja (Trade Unions) adalah hal yang baru dipelajari bagi PGRI karena belum begitu banyak yang mengerti atau memahami tentang masalah yang ada pada serikat pekerja. Maka, untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai serikat pekerja kepada seluruh anggota serikata pekerja itu. Yaitu dengan cara diadakan seminar dan latihan kepimpinanan (Leadership Training) bagi para pengurus dan anggota PGRI yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar PGRI yang bekerjasama dengan EI Brussel, Belgia  dan beberapa mitra  guru yang ada di luar negeri yang akan berlangsung selama 10 tahun.

PERJUANGAN DAN KONDISI SERIKAT PEKERJA DI INDONESIA 

Serikat pekerja mengusahakan mengatur hubungan  hubungan pekerja dengan majikannya dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pekerja (anggota) dan keluarganya. Untuk menyempurnakan mekanisme dan tata cara perjuangan serikat pekerja, maka para pakar terus melalukan penelitian yaitu dengan banyak mendirikan lembaga atau jurusan pada perguruan tinggi untuk meneliti dan memberikan kuliah tentang seluk beluk serikat pekerja.

Gerakan Serikat Pekerja adalah manifestasi dari bentuk solidaritas yang memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, demokrasi, martabat dan hak-hak manusia. Setelah proklamasi kemerdekaan RI gerakan buruh (pekerja) muncul bersamaan dengan munculnya partai-partai politik di Indonesia, maka gerakan buruh mengutamakan perjuangannya dibidang politik. Hampir semua organisasi buruh berafilasi dengan partai politik tertentu. Organisasi buruh waktu itu bersatu karena didorong oleh perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

Kemudian timbul pandangan perlunya penyederhanaan organisasi buruh, sehingga dicetuskan “Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia” pada tahun 2003. Ketika itu berhasil didirikan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) sebagai peleburan dari 25 organisasi buruh di Indonesia. FBSI berhasil melepaskan diri dari ikatan organisasi politik. FBSI pada saat itu berhasil membenahi Hubungan Industrial Pancasila (HIP).

Pada kondisi sejak 1990 belum memungkinkan PGRI berjuang sesuai dengan serikat Pekerja. Pada era reformasi sekitar tahun 1999, dewasa ini PGRI dapat berjuang  sesuai dengan dasar, pola dan mekanisme Serikat Pekerja. Di mana demokrasi telah berjalan dan semua orang bebas mengeluarkan pendapat.

TEKANAN PERJUANGAN DAN TANTANGAN

Tantangan dan tekanan Serikat Pekerja adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Kemudian disusun strategi, taktik, dan metode, pada masa itu gaji guru tidak ada ketentuan khusus dan jauh berbeda dengan perjanjian kerjasama (collective bargaining) antara pemerintah dan persatuan guru. Perundingan ini diakhiri dengan penandatanganan “kontrak”. Bila pemerintah melanggar ketentuan yang tercantum dalam kontrak,maka pengurus PGRI mengingatkan. Bila peringatan itu tidak ditanggapi maka persatuan guru bisa mengadakan demontrasi, bila tidak ada jalan lain langkah terakhir yaitu pemogokan. Bila terjadi pemogokan kemungkinannya:

• Ada guru yang tidak mau ikut mogok kerja.
• Pemerintah menghentikan pembayaran gaji guru yang tidak ikut mogok, sehingga organisasi guru yang membayar gaji guru yang melakukan pemogokan.
• Pemerintah menangkap beberapa pengurus yang dicurigai.

Maka dapat dilihat untuk mencapai tujuan yang dicapai, Serikat Pekerja pasti menemui tantangan yang menghadang. Trade union sering mengadakan pertemuan seperti WCOTP, IFFTU, EI banyak utusan persatuan guru yang meminta bantuan keluar negeri dalam upaya melawan dan menuntut pemerintah.

Yang perlu kita lakukan dalam ikut memperjuangkan tujuan Serikat Pekerja yaitu meningkatkan pengabdian, rasa solidaritas, persatuan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, menjadi pengurus Serikat Pekerja harus benar-benar kader organisasi yang handal.

SERIKAT PEKERJA HARUS KUAT

Melihat tantangan yang dihadapi Serikat pekerja maka kita harus mengupayakan bagaimana cara dan dengan cara apa organisasi kita menjadi lebih kuat. Ada pepatah “Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh”. Maka jika kita ingin kuat maka kita mencari harus teman sebanyak mungkin. PGRI pun harus      bekerja sama dengan pihak yang terkait seperti DPR, orang tua murid, Dewan pendidikan dan Komite Pendidikan.  Agar lebih mudah memperjuangkan hak-hak anggota PGRI termasuk upaya memperjuangkan kesejahteraan anggotanya.

Sejak tahun 2000 PGRI telah menjadi salah satu anggota Konggres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI merupakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan pada saat ini KSPI merupakan gabungan dari 11 Federasi Serikar Pekerja Indonesia yang beranggotakan 400 Organisasi/Seikat Pekerja. Dalam hal ini KSPI berharap akan membantu perjuangan PGRI dalam upaya mensejahterakan anggota takeluarganya. Dengan masuknya PGRI menjadi salah satu anggota KSPI maka akan menjadi lebih kuat. Kesejahteraan guru itu dapat berwujud kesejahteraan materiil maupun non materiil yang ditopang 5 pilar yaitu:

• Imbal jasa
• Rasa aman
• Kondisi kerja
• Hubungan antar pribadi
• Kepastian karier

Untuk memperkuat posisinya, Serikat Pekerja dapat meminta bantuan kepada induk organisasinya di luar negeri. Misalnya minta bantuan kepada EI. Pada saat ini ada 3 jenis organisasi guru internasional yaitu:

• Education Internasional yang berinduk pada ICFTU
• World Confederation of Teacher (WCT) yang bertindak pada World Confederation of Labour
•  FISE (komunis) yang berinduk pada Persatuan Buruh Komunis Internasional

Hal-hal yang menyebabkan PGRI kelihatan kuat:

• Memiliki anggota yang cukup kuat
• Telah berpengalaman dalam perjuangan menghadapi berbagai permasalahan
• Mempunyai hunbungan erat dengan banyak organisasi guru di luar negeri
• Anggota Education International

Adapun kelemahannya

• Cukup banyak organisasi yang lain sehingga bisa merupakan ancaman bagi PGRI
• Iuran kecil dan tidak semua anggota membayarnya.
• Pada umumnya kesejahteraan anggota PGRI sangat memprihatinkan. 

PROGRAM PENDIDIKAN

Untuk menunjang kinerjanya, PGRI memilih sejumlah anak lembaga yang yaitu:

• YPLP (Lembaga Pembina Lembaga Pendidikan)
• LKBH (Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum)
• BP.GGI (Badan Pengelola Gedung Guru Indonesia)
• PT. Harapan Masa
• Induk Koperasi PGRI
• Majalah Suara Guru

Sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugasnya, PGRI memiliki dan mengelola sejumlah lembaga  sebagai berikut :

• Pendidikan Dasar Menengah diantaranya :
• Taman Kanak-Kanak sebanyak 903 sekolah
• SD/SLB sebanyak 23 sekolah
• SLTP sebanyak 1.829 sekolah
• SMK sebanyak 318 sekolah
• Perguruan tinggi
• Universitas sebanyak 2 buah
• IKIP/STKIP sebanyak 42 buah
• Akademik sebanyak 5 buah
• STIE/STTL/STIK sebanyak 5 buah

Serikat Pekerja, organisasi ini harus memperjuangkannya  pemerintah. Itulah sebabnya YPLP-PGRI telah membentuk “Gugus Pemikir” (Think Tank).

Tugas dari gugus pemikir adalah mengupayakan peningkatan mutu lembaga pendidikan PGRI serta menyusun konsep dibidang pendidikan yang nantinya akan disampaikan oleh PGRI kepada pemerintah.

Gugus pemikir telah mencapai hasil diantaranya:

• Universitas PGRI Yogyakarta telah berhasil membuat susunan Rancangan Penyempurnaan Sistem Pendidikan di Indonesia.
• Bersama Universitas PGRI Adibuana Surabaya dan IKIP PGRI Semarang juga telah menghasilkan susunan rancangan RUU Perlindungan Guru.

DANA

 Suatu organisasi tidak akan menjadi kuat bila tidak ditopang oleh dana yang memadai.

Sehubungan dengan usaha pencarian dana tersebut sebaiknya diperhatikan saran-saran sebagai berikut:

•     PGRI berupaya agar semua iuran anggota dapat masuk
• Upaya pemasukan iuran anggota dengan check off system
• PGRI sebaik mungkin mencari dana lain dari luar iuran anggota.
• Pengurus harus lincah dan tanggap dalam rangka mencari dana bagi organisasi.
• Para anggota harus terus disadarkan akan tanggung jawab dalam penyetoran iuran anggota
• Peranan bendahara sangat penting dalam upaya menerima, menyimpan,membayar serta bertanggung jawab.
• Meningkatkan koperasi guru
• Mendirikan perusahaan dan sebagainya.

PEMBINAAN KEBEBASAN DAN HAK-HAK SERIKAT PEKERJA BIDANG PENDIDIKAN

Pada konggres WCOTP yang berlangsung di San Jero Costarica pada tahun 1990 para peserta konggres telah mendapatkan suatu kesimpulan dan akhirnya mencetuskan resolusi tentang pembinaan kebebasan professional dan hak-hak serikat pekerja sebagai berikut:

• Kegembiraan akan kebebasan akademis, kebebasan professional, kebebasan untuk pelaksanaan keadilan sosial dan kebebasan
• Sebagai pekerja para guru harus menikmati semua hak-hak serikat pekerja dijamin dengan standar perburuhan internasional.
• Kebebasan Serikat Pekerja dalam hubungan dengan partai-partai politik, agama, dan lembaga-lembaga umum.
• Organisasi-organisasi pekerja harus independen dalam soal dana, namun harus tranparan terhadap anggotanya.

SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN SERIKAT PEKERJA

Sosialisasi tentang serikat pekerja dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

1.      Dilakukan pada tiap pertemuan PGRI, misalnya pada setiap konferensi, seminar dan pelatihan PGRI

2.      Memanfaatkan majalah PGRI yaitu majalah Suara Guru

3.      Menerbitkan bulletin khusus PGRI yang memuat berbagai aspek serikat kerja

Pola dan mekanisme pelaksanaan serikat pekerja sudah universal misalnya pelaksanaan perjanjian kerjasama dan aksi demontrasi tahun 2000, merupakan pelaksanaan Serikat Pekerja dalam rangka mensukseskan perjuangan meningkatkan kesejahteraan guru dan peningkatan anggaran pendidikan.

SPJD PGRI-Part 1

Sejarah Singkat Lahirnya PGRI

A.    Sejarah Berdirinya Persatuan Guru Di Indonesia

PGRI dibentuk bukan secara spontan atau pun tanpa tujuan. Sebelum Persatuan Guru Republik Indonesia ini diresmikan, pada tahun 1912 telah berdiri PGHB (persatuan Guru hindia belanda). Keanggotaan PGHB meliputi semua guru tanpa memandang ijazah, status, tempat bekerja, keyakinan, agama dan lain sebagainya. Anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua. Sejalan dengan keadaan itu maka di samping PGHB berkembang pula organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan, dan yang lainnya.
Salah satu kegiatan PGHB yang menonjol di bidang sosial ialah didirikannya perseroan asuransi “bumi putra” langsung di bawah pimpinan PGHB. Ketua PGHB pertama dan pendiri perseroan asuransi “bumi putra” tersebut adalah Sdr. Karto Hadi Soebroto. Perseroan tersebut akhirnya berdiri sendiri lepas dari kaitan gerakan kaum guru.
Persatuan guru itu akhirnya mengalami perpecahan karena masalah ijazah, status, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Mulai 1919 lahirlah berbagai organisasi guru yaitu diantaranya PGB, PNB, PGD,PGAS dan banyak lagi yang lain. Organisasi yang terbentuk menjadi bersifat kelompok dalam bentuk federasi. Mulai muncul suatu gagasan untuk mengaktifkan kembali PGHB agar terwujud persatuan guru yang utuh. Pada tahun 1932 berganti nama nya menjadi PGI (persatuan Guru Indonesia). Namun ternyata juga masih belum berhasil menolong keadaan. Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Lalu pada zaman pendudukan jepang di Indonesia, praktis tidak ada satu pun organisasi masyarakat yang tampil kecuali organisasi bentukan Jepang. Segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas.
Di tahun 1945, menjelang proklamasi kemerdekaan dan sesudah proklamasi kemerdekaan, segenap masyarakat khususnya guru berjuang merebut kekuasaan pemerintah dari tangan tentara jepang dan mempertahankan serta menegakkan kemerdekaan dari tentara kolonial belanda. Di saat memuncaknya gerakan Revolusi inilah dalam kongres guru di Indonesia diadakan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945 PGRI lahir di gedung Somoharsono, pasar pon, Surakarta.

B.     Kelahiran PGRI

Disaat memuncaknya Gelora Revolusi, maka pada tanggal 25 – 25 November 1945 dibukalah Kongres PGRI ke-1 di Surakarta. Tepanya di Gedung Somaharsana (pasar pon), van deventer school (sekarang SMP negri 3 Surakarta). Pada kongres itu disepakati berdirinya PGRI sebagai wahana persatuan dan kesatuan segenap guru di seluruh Indonesia. Pendirinya antara lain : Rh. Koesnan, Amin Singgih, Ali marsaban, Djajeng Soegianto, Soemidi Adisasmito, Abdullah Noerbambang, dan Soetono.

1. Organisasi PGRI yang baru lahir itu bersifat Unitaristik, independen dan non partai politik. Keanggotaannya tanpa memandang perbedaan ijazah, status, tempat bekerja, jenis kelamin, keyakinan agama dan lain sebagainya. Hakekat berdirinya PGRI disimpulkan sebagai berikut : PGRI lahir karena hikmah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan juga merupakan manifestasi aspirasi kaum guru indonesia. Untuk mengambil bagian dan tanggung jawab sesuai dengan bidang dan profesinya sebagai pendidik bangsa demi tercapainya cita-cita kemredekaan.
2. PGRI mempunyai komitmen kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 45. 
3. PGRI berbatang tubuh suatu organisasi berlandaskan proklamasi, suatu organisasi pemersatu kaum guru. Juga merupakan suatu wahana untuk kepentingan kaum guru, bagi pengembangan profesi, pendidikan pada umumnya serta pengabdian kepada tanah air dan bangsa. 
4. PGRI adalah suatu organisasi profesi guru yang lahir, dan mewariskan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 secara terus menerus kepada setiap generasi bangsa Indonesia.

PGRI berhasil mengadakan dua kali kongres yaitu kongres II dan kongres III. Pada kongres II 21- 23 November 1946, disampaikan tuntutan kepada pemerintah, yaitu :
Sistem pendidikan didasarkan pada kepentingan nasional :1. Gaji guru supaya tidak dihentikan2. Diadakan Undang-undang Pokok perburuhan

Pada tanggal 27-29 Februari 1948 diadakan kongres III Hasil kongres itu menegaskan PGRI memiliki haluan dan sifat perjuangan yang jelas, yaitu ,mempertahankan NKRI, meningkatkan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD 45, dan tidak bergerak dalam lapangan politik atau non partai politik.
Melalui Kongres PGRI II di Surakarta dan Kongres PGRI III di Madiun, PGRI telah menggariskan haluan dan sifat perjuangannya yaitu :1. Mempertahankan NKRI.2. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan falsafah negara pancasila dan UUD 1945.3. Tidak bergerak dalam lapangan politik (non politik).4. Sifat dan siasat perjuangan PGRI :

1. Bersifat korektif konstruktif terhadap Pemerintah.
2. Bekerja sama dengan serikat-serikat buruh/pekerja lainnya.
3. Bekerjasama dengan badan-badan lainnya, Partai politik, organisasi pendidikan, badan-badan perjuangan.
4. Bergerak di tengah-tengah masyarakat.

Kongres PGRI II tahun 1946 di Surakarta dan kongres PGRI III tahun 1948 di Madiun yang dilaksanakan saat memuncaknya perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan kolonial Belanda yang berusaha menentang kembali daerah jajahannya di indonesia. Dengan liciknya Kolonial Belanda melaksanakan politik adu domba, memecah belah bangsa dan wilayah Indonesia dengan maksud melemahkan semangat perjuangan rakyat Indonesia.

C.     Perjuangan PGRI Periode 1945-1950

Perjuangan organisasi bertitik berat pada perjuangan menegakkan dan menyelamatkan kemerdekaan sebagaimana kondisi umumnya. Waktu itu kehidupan organisasi PGRI mulai menyebar ke pelosok-pelosok. Usaha pengisian pendidikan mulai dilaksanakan dengan bernafaskan peralihan dari pendidikan yang bersifat kolonial ke pendidikan nasional.
Sebagai media organisasi , pada tahun 1948 mulai diterbitkan guru sasana yang kemudian menjadi “suara Guru”, sampai sekarang. Dibidang luar negri pada tahun 1948 sudah ada kerjasama denagn NEA (national Education Association) persatuan guru-guru Amerika dan WCOTR (organisasi Guru Profesi sedunia) pada tahun 1950. Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh pemerintah belanda tercipta suasana baru dalam perkembangan PGRI.

Penyatuan kembali PGI di indonesia timur, jawa timur dan pasundan kepada PGRI berjalan lancar.Memasuki tahun 1950-an PGRI sangat aktif memberikan kontribusinyaterhadap pembangunan dan pentaan sistem pendidikan yang carut murut. sebagai peninggalan maa sebelumnya zaman kolonial Belanda, masa kedudukan jepangdan zaman refolusi fisik. selama zaman peride ini PGRI sebagai organisasi sangat kompak, kuat an para pengurusnya maupun anggotanya memiliki visi yang sama mengenai organisasi serta perjuanganya. Praksi antar pengurus dan sebagai kelompok kepentingan atau interestgroups) belum lama muncu periode ini kalaupun ada friksi masih sebatas persaingan inter organisasi yang dapat mudah diselesaikan secara interen pula. Para pengurus dan anggota disibukan oleh angenda-agenda pembangunan organisasi (misalnya Pembukaan Komisariat-komisariat Daerah) dan pemecahan masalah-masalah pendidikan yang mendesak. PGRI , misalnya sangat aktif mempelopori perumusan konsep pendidikan nasional, terlibat dalam gerakan pemberantasan buta huruf, dan upaya mengatasi kekurangan guru.

Lahir ditengah bau mesiu dan dentuman merian takala tentara sekutu/NICA berusaha kembali menguasai Indonesia. PGRI menyuarakan bagian dari kekuatan bangsa yang berusaha mempertahankan negara proklamasi. Nasionalisme dan pratriotisme sangat kental mewarnai saat-saat PGRI. Selama revolusi fisik 1945-1949 memomentum itu terus dipertahnkan terbukti dari keterlibatkan PGRI sebagai organisasi dan para anggotnya dalam memperjuanglan bangsa. Sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional, dan diperingati setiap tahun. Semoga PGRI, guru, dan bangsa Indonesia tetap jaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sejarah Perkembangan JSN 45.

Jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Artinya, bahwa embrio nilai itu sudah ada dari jaman kerajaan, hanya belum muncul dan dirumuskan. Barulah tercapainya titik kulminasi atau titik puncak pada tahun 1945 nilai-nilai itu disepakati sebagai dasar/landasan/kekuatan dan daya dorong bagi para pendiri republik Indonesia.

Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya diadakan periodisasi sebagai berikut :

1)      Periode I : Masa sebelum Pergerakan Nasional

Yaitu saat masa kejayaan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara, masuknya berbagai agama serta kedatangan bangsa-bangsa barat. Wilayah nusantara dahulu terdiri dari bebarapa kerajaan Hindu, Budha dan Islam yang merdeka dan berdaulat. Kerajaan itu antara lain Sriwijaya, Majapahit dan Mataram.

Pada periode ini masuklah beberapa agama yaitu Budha, Hindu, Islam, Kristen yang kemudian dianut oleh penduduk setempat dengan penuh kerukunan. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan timbul yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan hidup umat beragama serta kepeloporan dan keberanian.

2)      Periode II : Masa Pergerakan Nasional

Yaitu masa pergerakan nasional, masa proses keruntuhan kerajaan-kerajaan nusantara. Masa perlawanan senjata oleh kerajaan-kerajaan nusantara serta masa kebangkitan kembali Bangsa Indonesia dan perlawanan di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial dan budaya; penjajahan Jepang dan lahirnya Pancasila.

Dalam masa ini timbul perlawanan di wilayah nusantara seperti Sultan Agung Hanyokrokusumo (1628-1629), Sultan Hasanudin (1633-1636), Kapitan Patimura (1817), Pangeran Diponegoro (1825-1830) dan masih banyak lagi. Namun perlawanan tersebut masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga dengan politik devide et impera yang dilakukan oleh penjajah, perlawanan tersebut mampu dipatahkan.

Dalam tahap perjuangan ini jiwa merdeka semakin menggelora, rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan keormatan bangsa. Sejak itu timbulah jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajah / penjajahan, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. Pada abad XX perlawanan senjata makin berkurang dan beralih pada perjuangan dengan koordinasi persatuan dan kesatuan pejuang. Tahap perjuangan ini dikenal sebagai Kebangkitan Nasional. Dalam tahap ini timbul pergerakan seperti Budi Utomo (1908), Serikat Dagang Islam/ Serikat Islam (1912) dan juga gerakan emansipasi yang dipelopori RA. Kartini.

Pada tahun 1928 terjadilah sumpah pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Jepang menjajah Indonesia tahun 1942-1945. Akibat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Namun penggemblengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kokoh dan memupuk militansi yang tinggi untuk merdeka. Penggemblengan oleh Jepang menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan.

Pada akhir penjajahan Jepang, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, IR. Soekarno dalam sidang

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang falsafah bangsa dan negara yang dinamakan PANCASILA. Perlu diketahui bahwa tahap perjuangan antara Kebangkitan Nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan semakin menggelora.

3)      Periode III : Masa Proklamasi dan Perang Kemerdekaan

Titik kulminasi perjuangan kemerdekaan tercapai dengan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945 disahkan PANCASILA sebagai falsafah bangsa dan negara. UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Lahirnya negara Republik Indonesia menimbulkan reaksi pihak Belanda yang ingin menjajah kembali dan mulailah perjuangan yang dasyat dalam segala bidang melalui perjuangan senjata, bidang politik dan diplomasi. Perjuangan ini melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan yang telah ada sebelumnya, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa dan negara. Kemudian berkembang hingga akhir periode ketiga diberi nama sebagai Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai 45.

4)      Periode IV : Masa Perjuangan Mengisi Kemerdekaan.

Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam periode ini jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Yang akan mengalami perubahan adalah nilai operasional. Secara kuantitatif dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan kemungkinan nilai-nilai ini akan bertambah. Sedang secara kualitatif kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dinamika dan kreatifitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rumusan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45

1.      Pengertian

Rumusan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 adalah sebagai berikut :

a.       Secara umum, Jiwa adalah sesuatu yang menjadi sumber kehidupan dalam ruang lingkup mahluk Tuhan YME. Jiwa bangsa adalah kekuatan batin yang terkandung dalam himpunan nilai-nilai pandangan hidup suatu bangsa.

b.      Semangat adalah manifestasi dinamis atau ekspresi jiwa yang merupakan dorongan untuk bekerja dan berjuang. Jiwa dan semangat suatu bangsa menentukan kualitas nilai kehidupannya.

c.       Nilai adalah suatu penyifatan yang mengandung konsepsi yang diinginkan dan memiliki keefektifan yang mempengaruhi tingkah laku.

d.      Jiwa 45 adalah Sumber kehidupan bagi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan mempertahankannya.

e.       Semangat 45 adalah Dorongan dan manifestasi dinamis dari Jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan memperta-hankannya.

f.       Nilai 45 adalah Nilai-nilai yang merupakan perwujudan Jiwa dan Semangat 45 bersifat konseptual yang menjadi keyakinan, keinginan dan tujuan bersama bangsa Indonesia dengan segala keefektifan yang mempengaruhi tindak perbuatan Bangsa dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan mempertahankannya

2.      Nilai-Nilai Dasar dan Nilai Operasional JSN 45

Nilai-nilai dasar dari JSN 45 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Semua nilai yang terdapat dalam setiap Sila dari Pancasila
2. Semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
3. Semua nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya

Nilai-nilai operasional yaitu nilai-nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan merupakan dasar yang kokoh dan daya dorong mental spiritual yang kuat dalam setiap tahap perjuangan Bangsa seterusnya untuk mencapai Tujuan Nasional Akhir seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk mempertahankan dan mengamankan semua hasil yang tercapai dalam perjuangan tersebut adalah sebagai berikut

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Jiwa dan Semangat Merdeka
3. Nasionalisme
4. Patriotisme
5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka
6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah
7. Persatuan dan kesatuan
8. Anti penjajah dan penjajahan
9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri
10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya
11. Idealisme kejuangan yang tinggi
12. Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan Negara
13. Kepahlawanan
14. Sepi ing pamrih rame ing gawe
15. Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan
16. Disiplin yang tinggi
17. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan

Metode Kelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 45

1.      Metode pelestarian jiwa, semangat dan nilai-nilai 45

Secara umum meliputi metode edukasi, metode keteladanan, metode informasi dan komunikasi serta metode sosialisasi.

·         Metode Edukasi.

Maksudnya  untuk menanamkan dasar yang kuat untuk penghayatan dan pengamalan jiwa, semangat dan nilai-nilai 45.

·         Metode Keteladanan

Melalui metode ini kita bisa memberikan keteladanan kepada orang lain dalam menghayati dan mengamalkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 45.

·         Metode Informasi dan Komunikasi

Metode informasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sifatnya searah. Tujuannya tidak hanya terbatas memberikan penjelasan saja, tetapi dapat memberi ajakan, dorongan dan motivasi kepada orang lain.

·         Metode Sosialisasi

Metode ini merupakan upaya untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam jiwa, semangat dan nilai-nilai 45 dalam ruang lingkup masyarakat.

2.      Pola penerapan metode jiwa, semangat dan nilai-nilai 45.

a.       Pendekatan Edukasi

·         Jalur keluarga.

Orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya supaya tanggap dan peka terhadap keadaan dan perkembangan lingkungan, pertumbuhan anak-anaknya, penyebarluasan JSN 45. Hal ini bermaksud agar anak-anak dapat terangsang, menghayati dan mengamalkannya.

·         Jalur masyarakat.

Sejalan sengan pendidikan formal melalui jalur sekolah hendaknya pendidikan diluar sekolah juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lembaga-lembaga seperti Karang Taruna, Gerakan Pramuka, Perkumpulan Remaja, dsb merupakan wadah-wadah yang perlu dimanfaatkan untuk menyebarluaskan JSN 45

·         Jalur Sekolah.

Pendekatan edukasi melalui jalur pendidikan formal (sekolah) yang terikat pada ruang, waktu, mata pelajaran (kurikulum) dan jenjang persekolahan bertujuan untuk menanamkan JSN 45 melalui proses belajar mengajar.

b.      Pendekatan Keteladanan

·         Jalur Keluarga.

Pendekatan ini menyangkut sikap, tingkah laku, serta penghayatan dan pengamalannya. Keteladanan orang tua sangat menentukan karena secara naluri pasti akan diikuti oleh anak-anaknya.

·         Jalur Sekolah.

Merupakan forum pendidikan formal yang memegang peran utama dalam usaha melestarikan JSN 45. Terutama dalam upaya guru sebagai pendidik dan tokoh panutan sangat berperan menciptakan kondisi yang memungkinkan para anak didik akan dapat menghayati dan mengamalkan JSN 45.

·         Jalur Masyarakat.

Melalui jalur masyarakat peranan dan keteladanan tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin informal yang berada ditengah-tengah lingkungan masyarakat sangat membantu dan menentukan untuk penghayatan dan pengamalan JSN 45.

c.       Pendekatan Informasi dan Komunikasi.

·         Jalur Keluarga.

Iklim yang sejuk dalam keluarga akan membantu dalam pelaksanaan kelestarian JSN 45

·         Jalur Sekolah.

Dalam lingkungan sekolah perlu adanya iklim keterbukaan dari kedua belah pihak yaitu pendidik dan peserta didik dan diharapkan mereka mampu mendalami dan mengerti JSN 45

·         Jalur Masyarakat.

Penyampaian pesan melalui keteladanan kepada masyarakat juga menyangkut hubungan timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpin.

d.      Pendekatan Sosialisasi.

Maksud pendekatan sosialisasi yaitu agar masyarakat mengerti, menghayati dan delanjutnya mengamalkan JSN 45

e.       Pendekatan Jalur Agama

Kecuali yang telah kita uraikan, masih ada jalur lain yang mampu dimanfaatkan yakni jalur agama. Pelestarian JSN 45 akan lebih mudah dalam kehidupan beragama, demikian pula Alim Ulama dan tokoh-tokoh agama sangat menentukan kelestarian JSN 45.